Bonny menyatakan saat ini sedang dalam sistem pemberian tentang tata usaha DPR ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan nan berikut hendak diberikan terhadap Kementerian Perumahan dengan Kawasan Permukiman (PKP). Terpisah, Menteri Perumahan selanjutnya Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melaporkan dirinya telah